Bawaslu Provinsi Gorontalo Sinkronkan Program Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Tahun 2026

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Bawaslu Provinsi Gorontalo menggelar rapat sinkronisasi rencana program kegiatan Divisi Hukum dan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2026. Rapat tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (15/01/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Wahyudin Akili, selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses. Kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Divisi yang membidangi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Kepala Sub Bagian (Kasubag), serta staf terkait dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Dalam arahannya, Wahyudin Akili menegaskan bahwa penyusunan rencana program harus berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai penyelenggara pemilu. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap program memiliki orientasi yang jelas terhadap manfaat kelembagaan dan kepentingan masyarakat luas. “Menyusun rencana program ini tentu juga harus berlandaskan sesuai prinsip kita sebagai penyelenggara pemilu,” ujar Wahyudin.

Menurut Wahyudin, program yang dirancang tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus memiliki output yang konkret dan berdampak. “Program yang kita susun harus memiliki output yang bisa bermanfaat, baik untuk kita sebagai lembaga maupun untuk masyarakat,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa seluruh program yang dipaparkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota akan dilakukan sinkronisasi di tingkat provinsi dan dijadikan sebagai bahan monitoring terhadap pelaksanaan tugas pengawasan ke depan. “Program yang disampaikan oleh teman-teman akan kami sinkronisasi dan juga bisa menjadi bahan untuk memonitoring kerja-kerja di Bawaslu Kabupaten/Kota,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wahyudin Akili turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah menyusun rencana program dengan baik. “Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyusun program dengan baik. Semoga apa yang telah disusun bisa kita jalankan dengan optimal,” tuturnya.

Rapat sinkronisasi ini kemudian dilanjutkan dengan pemaparan rencana program dari masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagai bagian dari upaya penyelarasan program kerja Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam menghadapi tahapan pengawasan pemilu dan pilkada ke depan.