Bawaslu Provinsi Gorontalo Perkuat Implementasi SPIP Melalui Sosialisasi Pengisian Kertas Kerja Tahun 2026

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Dalam rangka mendukung pelaksanaan Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2026, Bawaslu Provinsi Gorontalo menggelar Sosialisasi Pengisian Kertas Kerja SPIP Tahun 2026 di Aula Amin Abdullah Bawaslu Provinsi Gorontalo, Selasa (09/06/2026). Kegiatan ini diikuti oleh Tim SPIP Bawaslu Provinsi Gorontalo yang telah dibentuk sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola organisasi dan peningkatan kualitas pengendalian internal.

Sosialisasi tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Gorontalo, Admira Wantogia, dengan menghadirkan Pejabat Fungsional Inspektorat Wilayah III Bawaslu RI sebagai narasumber. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis kepada tim terkait tata cara pengisian kertas kerja SPIP yang menjadi salah satu instrumen penting dalam proses penilaian SPIP tahun 2026.

Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan penjelasan mengenai indikator-indikator penilaian, metode pengisian dokumen pendukung, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan seluruh komponen pengendalian internal dapat terdokumentasi dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo saat menggelar Sosialisasi Pengisian Kertas Kerja SPIP Tahun 2026 di Aula Amin Abdullah Bawaslu Provinsi Gorontalo, Selasa (09/06/2026)}

Admira Wantogia menyampaikan bahwa penguatan implementasi SPIP merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, seluruh anggota tim diharapkan dapat memahami setiap aspek yang menjadi objek penilaian sehingga proses penyusunan dokumen dapat berjalan optimal.

Melalui sosialisasi ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan SPIP di lingkungan kerja. Selain sebagai bentuk pemenuhan kewajiban organisasi, pelaksanaan SPIP juga menjadi instrumen penting dalam mendukung terciptanya budaya kerja yang berorientasi pada pengendalian risiko, kepatuhan, dan peningkatan kinerja kelembagaan secara berkelanjutan.