Bawaslu Provinsi Gorontalo Matangkan Orientasi PPPK Melalui Koordinasi Panitia dan Tim Pengajar Se-Provinsi

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Bawaslu Provinsi Gorontalo menggelar rapat persiapan orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bersama panitia dan tim pengajar dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo melalui Zoom Meeting, Senin (22/06/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Gorontalo, Admira Wantogia.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh tahapan orientasi PPPK dapat berjalan secara terencana, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui rapat tersebut, panitia dan tim pengajar menyamakan persepsi terkait pelaksanaan orientasi yang akan diikuti oleh PPPK di lingkungan Bawaslu.

Dalam arahannya, Admira Wantogia menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan orientasi. Menurutnya, koordinasi yang baik antara panitia dan tim pengajar menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan serta tercapainya tujuan orientasi bagi PPPK.

“Orientasi PPPK merupakan tahapan penting untuk membangun pemahaman, integritas, serta profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan. Karena itu, seluruh panitia dan tim pengajar perlu memastikan setiap aspek pelaksanaan telah dipersiapkan dengan baik,” ujar Admira.

Selain membahas aspek teknis pelaksanaan, rapat juga menjadi forum koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang diperlukan selama kegiatan orientasi berlangsung. Dengan adanya pembahasan bersama tersebut, diharapkan seluruh pihak dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal.

Melalui rapat persiapan ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu. Kesiapan panitia dan tim pengajar diharapkan dapat menghasilkan pelaksanaan orientasi PPPK yang efektif, sehingga mampu membentuk aparatur yang profesional, berintegritas, dan siap mendukung tugas pengawasan pemilu serta pemilihan.