Bawaslu Provinsi Gorontalo Konsolidasi Demokrasi Bersama Polda, Bahas Penguatan Penanganan Pelanggaran Pemilu

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Bawaslu Provinsi Gorontalo melaksanakan konsolidasi demokrasi bersama Polda Gorontalo di Markas Polda Gorontalo, Senin (6/7/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, didampingi Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Wahyudin Akili, Moh. Fadjri Arsyad, Lismawy Ibrahim, dan John Hendri Purba. Rombongan diterima oleh Pelaksana Tugas Kepala Bagian Kerja Sama Polda Gorontalo, Kombes Pol. Rahmat, bersama Kepala Bagian Pengendalian Operasi Polda Gorontalo, AKBP Hadra Dutulong.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan konsolidasi demokrasi yang diinisiasi Bawaslu RI bersama para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo memperkuat koordinasi dan sinergi dengan jajaran Polda Gorontalo guna mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu yang lebih efektif serta menjaga stabilitas keamanan dan demokrasi di daerah.

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Polda Gorontalo. Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bawaslu RI untuk membangun konsolidasi demokrasi bersama seluruh pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemilu.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo saat melaksanakan konsolidasi demokrasi bersama Polda Gorontalo di Markas Polda Gorontalo, Senin (6/7/2026)}

Terima kasih kepada Polda Gorontalo yang telah menerima kunjungan kami. Kehadiran kami dalam rangka melaksanakan konsolidasi demokrasi sesuai arahan Bawaslu RI untuk membangun sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu," ujar Idris Usuli.

Sementara itu, Plt. Kabag Kerma Polda Gorontalo, Kombes Pol. Rahmat, menyampaikan permohonan maaf karena Kapolda Gorontalo belum dapat hadir karena masih ada kegiatan ainnya. Dalam kesempatan tersebut, ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya terkait penanganan pelanggaran pemilu, penyempurnaan regulasi, serta penguatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran.

Banyak hal yang menjadi permasalahan dalam pemilu, salah satunya pelanggaran pemilu. Ke depan mungkin proses penanganan pelanggaran dapat dipercepat, aturan mengenai politik uang juga perlu diperketat. Pada dasarnya kami bertugas mengamankan jalannya tahapan sesuai regulasi yang berlaku, namun hukuman bagi para pelaku pelanggaran juga harus jelas agar memberikan efek jera," kata Kombes Pol. Rahmat.

Melalui konsolidasi demokrasi ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Polda Gorontalo berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menciptakan penyelenggaraan pemilu yang aman, tertib, berintegritas, serta bebas dari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mencederai kualitas demokrasi.