Bawaslu Provinsi Gorontalo Ikuti Sosialisasi Persyaratan dan Pendaftaran Uji Kompetensi Jabatan Fungsional

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Gorontalo, Admira Wantogia, mengikuti kegiatan bertajuk “Ngobrol Santai Ujikom JF: Tanya Jawab Seputar Persyaratan dan Pendaftaran” yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (26/6/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Bawaslu RI dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional (Ujikom JF) kepada seluruh jajaran Bawaslu di daerah.

Kegiatan yang diikuti oleh peserta dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia ini membahas berbagai ketentuan terkait persyaratan administrasi, mekanisme pendaftaran, serta tahapan pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional. Melalui sesi tanya jawab, peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kendala maupun memperoleh penjelasan langsung dari narasumber.

Keikutsertaan Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen lembaga dalam meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan prosedur pengembangan karier Aparatur Sipil Negara, khususnya pejabat fungsional di lingkungan Bawaslu.

^{Kegiatan “Ngobrol Santai Ujikom JF: Tanya Jawab Seputar Persyaratan dan Pendaftaran”  melalui Zoom Meeting, Jumat (26/6/2026)}

Melalui forum ini, diharapkan seluruh jajaran pengelola kepegawaian dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Uji Kompetensi Jabatan Fungsional, sehingga proses pengajuan peserta dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan "Ngobrol Santai Ujikom JF: Tanya Jawab Seputar Persyaratan dan Pendaftaran" diharapkan mampu meningkatkan kesiapan satuan kerja Bawaslu di seluruh Indonesia dalam mendukung pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional secara tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu.