Bawaslu Provinsi Gorontalo Ikuti Raker dan RDP Komisi II DPR RI Bahas LKPP APBN Tahun Anggaran 2025

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Lismawy Ibrahim dan Wahyudin Akili bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekretariat Arya Mega Natalady Sumbayak mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (15/07/2026). Kegiatan tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang diselenggarakan Komisi II DPR RI tersebut menghadirkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Kepala Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sebagai mitra kerja Komisi II DPR RI. Bawaslu Provinsi Gorontalo mengikuti kegiatan bersama jajaran Bawaslu Provinsi se-Indonesia sebagai bagian dari koordinasi dan penguatan tata kelola kelembagaan.

Pembahasan dalam Raker dan RDP difokuskan pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 melalui pembahasan LKPP. Agenda tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi II DPR RI terhadap kementerian dan lembaga mitra kerja guna memastikan pengelolaan anggaran negara dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

^{Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (15/07/2026)}

Keikutsertaan Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam rapat tersebut merupakan bentuk komitmen untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan penguatan akuntabilitas kelembagaan. Melalui forum ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo memperoleh informasi mengenai hasil evaluasi serta arah kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di daerah.

Melalui partisipasi dalam Raker dan RDP Komisi II DPR RI, Bawaslu Provinsi Gorontalo terus mendukung upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Hasil pembahasan rapat diharapkan dapat menjadi referensi dalam memperkuat pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran di lingkungan Bawaslu secara berkelanjutan.