Bawaslu Provinsi Gorontalo Ikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola Data IKP 2029

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Bawaslu Provinsi Gorontalo mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI di Aone Hotel Jakarta, Selasa (27/10/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pengelola data dalam mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu.

Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Provinsi Gorontalo, Ferdy Rus Modanggu, mengikuti kegiatan tersebut secara daring melalui Zoom. Sementara itu, staf Bawaslu Provinsi Gorontalo yang bertugas sebagai enumerator provinsi hadir secara langsung di lokasi kegiatan untuk mengikuti rangkaian pembahasan dan pendalaman materi.

Kegiatan dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty. Pembukaan tersebut menandai dimulainya rangkaian peningkatan kompetensi yang berlangsung pada 26–28 Oktober 2026 dengan melibatkan pengelola data IKP dari Bawaslu provinsi di seluruh Indonesia.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo saat mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI di Aone Hotel Jakarta, Selasa (27/10/2026)}

Pada hari kedua, peserta mendapatkan sejumlah materi, di antaranya kompetensi dasar enumerator dan teknik wawancara survei, dasar-dasar pengolahan data, serta pendalaman indikator, cakupan pengukuran, dan ketersediaan data IKP 2029. Materi tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap proses pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data sebagai bagian dari pemetaan kerawanan Pemilu.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan data IKP 2029 sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi potensi kerawanan Pemilu. Penguatan kompetensi pengelola data juga menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pencegahan dan pengawasan Pemilu yang lebih terukur, berbasis data, dan tepat sasaran.