Bawaslu Provinsi Gorontalo Hadiri Penyusunan Pemetaan Kerawanan Isu Strategis PDPB di Jakarta

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo— Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, bersama Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo, Arya Mega Natalady Sumbayak, menghadiri pembukaan kegiatan Penyusunan Pemetaan Kerawanan Isu Strategis Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi berbagai potensi kerawanan dalam proses pemutakhiran data pemilih sebagai salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas data pemilih.

Kegiatan tersebut membahas pemetaan isu-isu strategis yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan PDPB. Pemetaan kerawanan diperlukan untuk mengenali potensi persoalan sejak dini sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah pencegahan dan pengawasan yang tepat.

Kehadiran Moh. Fadjri Arsyad dalam kegiatan ini mencerminkan keterlibatan Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam upaya pengawasan PDPB, khususnya pada aspek pencegahan dan identifikasi potensi kerawanan. Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih.

Sementara itu, kehadiran Plt. Kepala Sekretariat, Arya Mega Natalady Sumbayak, turut merepresentasikan dukungan unsur kesekretariatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Sinergi antara jajaran pimpinan dan sekretariat menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan program pengawasan yang terencana dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan Penyusunan Pemetaan Kerawanan Isu Strategis PDPB ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo diharapkan dapat mengoptimalkan langkah-langkah pengawasan berdasarkan hasil identifikasi potensi kerawanan. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Bawaslu dalam mengawal proses pemutakhiran data pemilih agar berlangsung secara akurat, transparan, dan akuntabel, sebagai fondasi penting bagi penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.