Bawaslu Provinsi Gorontalo Gelar Sosialisasi hingga Daerah Terpencil
|
Bawaslu-Gorontaloprov. Tidak mudah memang untuk menembus Desa Pilomuluta Desa Bina Jaya Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Rombongan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo harus melewati jalan desa yang cukup terjal dan curam.
Sebelah kiri jalan merupakan tebing, sementara sisi kiri jalan merupakan jurang yang kedalamannya bisa mencapai 15 meter. Sesampainnya di Dusun Pilomoluta, terdapat puluhan warga suku Polahi yang sudah menunggu kedatangan rombongan Bawaslu Provinsi Gorontalo.
Setibanya disalah satu rumah warga yang sengaja dijadikan lokasi pertemuan, Ketua Bawaslu Jaharudin Umar langsung menunjuk salah seorang Anggota Panwaslu Kabupaten Gorontalo yang mampu berbahasa gorontalo kental dengan dialek suku polahi untuk memberikan sosialiasi.
Tidak mudah memang untuk memberikan pemahaman kepemiluan terhadap suku terasing yang hidupnya mayoritas didalam Kawasan Hutan Lindung Suaka Marga Satwa Nantu. Selain tidak adanya warga yang menyenyam bangku pendidikan, masih tertutupnya warga suku polahi dengan masyarakat luas, juga menjadi kendala tersendiri untuk memberikan pemahaman kepada warga suku polahi.
Ada yang unik saat puluhan warga suku polahi, menerima Sosialisasi terkait kewajiban memiliki kartu tanda penduduk sebelum akhirnya bisa mendapatkan ktp seluruh warga suku polahi yang mayoritas penganut kepercayaan animisme ini disahadatkan oleh perwakilan kantor Kementrian Agama yang kebetulan ikut dalam rombongan Bawaslu. hal ini harus dilakukan karena terdapat kolom agama yang harus diisi saat pengurusan ktp nanti.
Seusai mengikuti Sosialsiasi, satu persatu warga suku polahi dberikan baju kaos Berlogo Bawaslu , sebagai tanda jika warga suku terasing ini siap mensukseskan pemilu 2019.
Tidak ada yang mengetahui seberapa banyak warga suku polahi yang mendiami kawasan hutan di Gorontalo, mayoritas warga suku Polahi tinggal secara berkempok dengan total anggota keluarga hanya mencapai belasan orang.
Dengan hidup bercocok tanam yang sering berpindah-pindah, juga diakui menjadi kendala pendataan warga suku polahi. Rencannya, Bawaslu Provinsi Gorontalo akan kembali mengagendakan pertemuan dengan warga suku polahi diharapkan pertemuan nanti warga suku polahi yang datang bisa lebih banyak untuk nantinya akan dilakukan perekaman e-ktp guna menjamin hak-hak suku polahi dalam bernegara.
