Bawaslu Provinsi Gorontalo Bersiap Monitoring PDPB, Idris Usuli: Ini Wajib Kita Lakukan
|
Gorontalo - Bawaslu Provinsi Gorontalo akan mulai melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini ditegaskan langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, dalam Rapat Pleno Rutin yang digelar pada Rabu, (25/06/2025) di Ruangannya.
“Monitoring ini wajib untuk kita lakukan sebagai bagian dari penguatan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih. Kita harus pastikan bahwa data pemilih yang dimutakhirkan benar-benar valid dan akurat,†tegas Idris Usuli dalam rapat tersebut.
Rapat Pleno Rutin ini juga dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Lismawy Ibrahim, John Hendri Purba, Kepala Sekretariat Nikson Entengo, serta seluruh Kepala Bagian di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo. Agenda ini menjadi bagian dari evaluasi internal untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah konkret menjelang pelaksanaan monitoring.
Sebelum turun ke lapangan, Bawaslu Provinsi juga akan mengadakan rapat koordinasi bersama Bawaslu Kabupaten/Kota. “Kita perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu agar monitoring berjalan efektif dan tidak menimbulkan perbedaan tafsir di lapangan,†jelas Idris lebih lanjut.
[caption id="attachment_11513" align="aligncenter" width="2560"]
Rapat Pleno Rutin di Lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo, Rabu (25/06/2025)[/caption]
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, John Hendri Purba, menekankan pentingnya evaluasi penanganan pelanggaran dengan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). “DIM ini akan menjadi bahan penting untuk kita sampaikan sebagai masukan kepada Bawaslu RI dan nantinya diteruskan ke Komisi II DPR RI,†ujarnya.
Senada dengan itu, Lismawy Ibrahim menambahkan bahwa aspek teknis pemutakhiran data harus diperkuat dengan mencocokkan antara data lapangan dan data yang dimiliki oleh Bawaslu. Ia juga mengajak seluruh jajaran Bawaslu untuk aktif dalam menyebarluaskan informasi kegiatan melalui pemberitaan. “Saya harap teman-teman baik dari provinsi maupun kabupaten/kota membantu share dan memviralkan produk berita dari kita. Ini penting agar publik mengetahui kerja-kerja pengawasan yang kita lakukan,†tuturnya.
Melalui Kegiatan monitoring nanti, Bawaslu Provinsi Gorontalo berharap dapat memastikan proses pemutakhiran data pemilih berlangsung sesuai aturan dan prinsip demokrasi yang transparan serta akuntabel. Keterlibatan semua pihak sangat diharapkan untuk menciptakan pemilu yang berintegritas.
Rapat Pleno Rutin di Lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo, Rabu (25/06/2025)[/caption]
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, John Hendri Purba, menekankan pentingnya evaluasi penanganan pelanggaran dengan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). “DIM ini akan menjadi bahan penting untuk kita sampaikan sebagai masukan kepada Bawaslu RI dan nantinya diteruskan ke Komisi II DPR RI,†ujarnya.
Senada dengan itu, Lismawy Ibrahim menambahkan bahwa aspek teknis pemutakhiran data harus diperkuat dengan mencocokkan antara data lapangan dan data yang dimiliki oleh Bawaslu. Ia juga mengajak seluruh jajaran Bawaslu untuk aktif dalam menyebarluaskan informasi kegiatan melalui pemberitaan. “Saya harap teman-teman baik dari provinsi maupun kabupaten/kota membantu share dan memviralkan produk berita dari kita. Ini penting agar publik mengetahui kerja-kerja pengawasan yang kita lakukan,†tuturnya.
Melalui Kegiatan monitoring nanti, Bawaslu Provinsi Gorontalo berharap dapat memastikan proses pemutakhiran data pemilih berlangsung sesuai aturan dan prinsip demokrasi yang transparan serta akuntabel. Keterlibatan semua pihak sangat diharapkan untuk menciptakan pemilu yang berintegritas.
