Bawaslu Provinsi Gorontalo Bahas Strategi Pengawasan Inklusif dan Persiapan Orientasi PPPK

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Bawaslu Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Pleno Rutin di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Senin (22/6/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, yakni Moh. Fadjri Arsyad, John Hendri Purba, Lismawy Ibrahim, dan Wahyudin Akili, serta jajaran pejabat struktural di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo. Sejumlah agenda strategis dibahas dalam rapat, mulai dari evaluasi program pengawasan partisipatif hingga persiapan orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam rapat tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) yang telah dilaksanakan pekan lalu. Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah kebutuhan peserta penyandang disabilitas yang perlu mendapat perhatian khusus dan akan disampaikan kepada Bawaslu RI sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ke depan.

Selain itu, Fadjri mengungkapkan adanya masukan dari Bawaslu Kabupaten/Kota terkait efektivitas pelaksanaan P2P. Menurutnya, sejumlah daerah mengusulkan agar durasi kegiatan ditambah menjadi tiga hari sehingga materi dapat disampaikan secara lebih mendalam dan peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan Pojok Pengawasan di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dijadwalkan berlangsung pada 25 Juni 2026 dan akan melibatkan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial.

"Terkait evaluasi pelaksanaan P2P, terdapat beberapa catatan penting yang akan kami sampaikan kepada Bawaslu RI, khususnya mengenai perhatian terhadap peserta penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat usulan dari Bawaslu Kabupaten/Kota agar durasi kegiatan ditambah menjadi tiga hari supaya materi dapat diterima lebih efektif dan mendalam," ujar Fadjri.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Lismawy Ibrahim, melaporkan perkembangan persiapan orientasi PPPK yang sebelumnya telah dibahas melalui rapat daring bersama Bawaslu RI. Ia menjelaskan bahwa jumlah peserta orientasi PPPK se-Provinsi Gorontalo mencapai 44 orang dan pelaksanaannya direncanakan secara daring. Selain itu, Lismawy juga melaporkan pelaksanaan program Kamis Harmoni yang telah diisi dengan kegiatan bersih-bersih lingkungan kantor sebagai upaya meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja.

"Untuk orientasi PPPK, total peserta di Provinsi Gorontalo berjumlah 44 orang dan rencananya akan dilaksanakan secara daring. Sementara itu, kegiatan Kamis Harmoni pekan ini akan diisi dengan pemeriksaan kesehatan, khususnya pemeriksaan mata yang bekerja sama dengan Optik Rizky," kata Lismawy.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Wahyudin Akili, memberikan masukan terkait pelaksanaan orientasi PPPK. Ia berharap pelaksanaan orientasi bagi peserta dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki jarak berdekatan dapat dipertimbangkan untuk dilakukan secara tatap muka guna meningkatkan efektivitas pembelajaran dan interaksi peserta.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Gorontalo, Admira Wantogia, menyampaikan bahwa usulan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum diputuskan mekanisme pelaksanaannya. Selain itu, rapat pleno juga menyepakati penjadwalan ulang kegiatan Kampung Pengawasan Partisipatif yang semula direncanakan pada 24 Juni 2026 menjadi 1 Juli 2026, mengingat pada waktu yang bersamaan para kepala desa masih mengikuti kegiatan Pekan Nasional (PENAS). Dengan penyesuaian tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo berharap pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang menjadi sasaran kegiatan.