Bawaslu Gorontalo Dorong Penguatan Tata Kelola dan Pemetaan Kerawanan Pemilu

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Bawaslu Provinsi Gorontalo memperkuat tata kelola kelembagaan dan pemetaan kerawanan Pemilu melalui rapat pleno yang dipimpin Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli, Senin (21/09/2026). Rapat yang berlangsung di Ruang Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo tersebut membahas evaluasi pelaksanaan kegiatan sekaligus pemantapan sejumlah agenda kelembagaan ke depan.

Rapat dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Moh. Fadjri Arsyad, Lismawy Ibrahim, dan Wahyudin Akili, bersama pejabat administrator serta pejabat fungsional di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk memastikan berbagai agenda kelembagaan dapat dipersiapkan secara terarah dan ditindaklanjuti sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Idris Usuli menyampaikan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menjadi salah satu agenda strategis yang perlu dipersiapkan secara optimal karena merupakan agenda nasional Bawaslu. Untuk mendukung proses tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo dalam rangka membangun kerja sama dan memperkuat dukungan terhadap proses pemetaan kerawanan.

“Pemetaan kerawanan perlu kita persiapkan dengan baik karena menjadi salah satu agenda nasional Bawaslu. Koordinasi dan dukungan data dari berbagai pihak menjadi penting agar pemetaan yang dilakukan dapat memberikan gambaran kondisi kerawanan secara lebih komprehensif dan menjadi dasar dalam memperkuat langkah pencegahan,” ujar Idris.

Dalam rapat tersebut, Idris juga meminta agar berbagai agenda kelembagaan lainnya dipersiapkan secara terencana. Terkait pelaksanaan Kamis Harmoni, Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat diminta menyampaikan rencana kegiatan kepada jajaran sehingga pelaksanaannya dapat dipersiapkan dengan baik serta mendukung kebersamaan dan kebugaran pegawai.

Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Lismawy Ibrahim menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menerima arahan langsung dari Bawaslu RI terkait pengisian laporan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengisian laporan melalui aplikasi Cermat tetap diharapkan dilakukan setiap hari, sementara petunjuk teknis penggunaan aplikasi tersebut masih menunggu arahan lebih lanjut.

Lismawy juga menyampaikan bahwa data yang diminta Bawaslu RI terkait pemetaan kerawanan pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 telah disampaikan. Selain itu, jajaran Bawaslu Provinsi Gorontalo telah mengikuti Kick Off Manajemen Talenta Bawaslu sebagai bagian dari penguatan pengelolaan dan pengembangan karier ASN di lingkungan Bawaslu.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Moh. Fadjri Arsyad menyampaikan bahwa dari 10 indikator IKP, masih terdapat satu indikator yang perlu dilengkapi, yakni usulan pemetaan kerawanan dari partai politik. Kelengkapan indikator tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penyusunan pemetaan kerawanan secara menyeluruh.

Pada kesempatan yang sama, Lismawy menyampaikan bahwa Kamis Harmoni selanjutnya direncanakan berupa senam bersama. Ia juga menginformasikan bahwa draf nota kesepahaman dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan telah dipersiapkan dan selanjutnya akan dibahas serta disepakati bersama pimpinan.

Rapat pleno menegaskan pentingnya koordinasi, ketepatan data, dan kesiapan jajaran dalam menindaklanjuti setiap agenda kelembagaan. Melalui konsolidasi secara berkelanjutan, Bawaslu Provinsi Gorontalo terus mendorong tata kelola kelembagaan yang baik, memperkuat basis data pemetaan kerawanan, serta memastikan setiap program dan kerja sama dapat mendukung pelaksanaan tugas pencegahan dan pengawasan secara efektif.