Masalah keselamatan warga negara dalam pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi covid-19 merupakan hal yang utama dan tidak bisa ditawar. Â Olehnya diperlukan upaya maksimal dari semua pihak agar tidak terbentuk klaster baru dalam Pilkada. Hal ini diungkapak oleh J. Umar saat menjadi narasumber di Studio Podcasdt Lantai 4, ruang redaksi Harian Gorontalo Post dan disiarkan melalui Youtube Hargo Channel, Jumat (18/09/2020)
- Umar melanjutkan bahwa diperlukan kesdaran/komitmen bersama dalam mencegah penyebaran covid-19, sebagaimana protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan seluruh warga negara mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pencegahan wabah penyakit, agar Pilkada terlaksana dengan lancar dan masyarakat tetap terjaga keselamatannya.
Menurutnya, saat ini semua pihak harus menyadari bahwa Pilkada tahun ini berbeda dengan pemilihan sebelumnya, dimana sebelumnya pilkada dianggap sebagai pesta rakyat sehingga banyak warga berkumpul/berkerumun untuk melampiaskan keinginan politiknya, namun Pilkada Tahun ini hal tersebut harus dibatasi pelaksanaannya demi untuk kemaslahatan bersama.
Sebagai penyelenggara Pemilu, Bawaslu akan melakukan fungsi pengawasan dan senantiasa berkoordinasi dengan
stake holder serta mengingatkan kepada masyarakat, peserta pilkada, pimpinan partai politik dan semua pihak yang terkait agar mematuhi protokol Kesehatan, agar tidak dikenai sanksi administrative, denda ataupun sanksi pidana, sesuai ketentuan yang berlaku.
Meskipun Pilkada 2020 dilaksanakan ditengah pandemic Covid-19, pelaksanaanya harus berkualitas dan berintegritas. Olehnya kepada pimpinan partai politik, pasangan calon, dan tim kampanye diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan karena tujuannya tidak lain adalah untuk keselamatan warga Negara.
#salamawas
