“Bawaslu Provinsi Gorontalo Gelar Rakor Evaluasi Penyusunan Laporan Akhir Masing-Masing Divisi”

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo J. Umar sekaligus Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran, bersama Ahmad Abdullah selaku Kordiv Penyelesaian Sengketa, Idris Kordiv Hukum, Idris Usuli selaku Kordiv Humas dan Data Informasi, dan Kepala Sekretariat Nikson Entengo, secara bersama-sama memimpin Rapat Koordinasi dalam rangka evaluasi Penyusunan Laporan Akhir Masing-Masing Divisi sebagaimana Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia, bertempat di ruang rapat Lantai III Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jumat (26/02/2021).

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Pejabat Struktural dan Fungsional Bawaslu Provinsi Gorontalo, Ketua dan Anggota, serta Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten yang melaksanakan Pilkada 2020 yaitu Bawaslu Kab. Gorontalo, Bawaslu Kab. Pohuwato, dan Bawaslu Kab. Bone Bolango.

Ketua J. Umar dalam arahannya menyampaikan, hal penting yang harus dibahas dan diselesaikan dalam rakor tersebut adalah finaslisasi dan singkronisasi materi laporan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten yang Melaksanakan Pilkada Tahun 2020 terkait dengan penanganan laparan dan temuan, penyelesaian sengketa, serta keadaan organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurutnya penyusunan laporan akhir ini harus dimaksimalkan sebagai bukti profesioanlitas pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiaban Bawaslu dalam mengawal pelaksanaan pemilihan tahun 2020. Olehnya kita harus cermat dan hati-hati dalam menuangkan data dan informasi baik berupa angka-angka atau narasi, karena lembaga kita sebagai lembaga publik yang bertanggung jawab kepada publik dan bisa saja berpotensi dipermasalahkan.

Selain itu, Ahmad Abdullah selaku Kordiv Penyelesaian Sengketa dalam arahannya meminta agar Bawaslu kabupaten yang melaksanakan Pilkada 2020; Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan Bawaslu Bone Bolango untuk menyusun laporan akhir secara baik sesuai dengan sistematika yang sudah ditentukan dan disampaikan tepat waktu. Laporan tersebut harus menguraikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa selama pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020. tutupnya

Bagikan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*