Bawaslu-Gorontalo. Seiring berakhirnya masa tugas Panitia pengawas pemilihan kepala daerah tingkat Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada tahun 2015, Bawaslu Provinsi Gorontalo menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Bertempat di Hotel Damhil Universitas Negeri Gorontalo Senin (28/1) , kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Pimpinan Bawaslu RI, ibu Endang Wihdatiningtyas, SH.

Kegiatan yang diselenggarakan selama 3 hari tersebut, dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Gorontalo dan Kepala Sekertariat bersama staf Sekertariat  serta  seluruh penyelenggara pemilukada Kabupaten tahun 2015 Provinsi Gorontalo. Ketua  Bawaslu Provinsi Gorontalo Siti Haslina Said, SH.,MH melaporkan bahwa proses pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di 3 Kabupaten Provisi Gorontalo, berlangsung dengan aman dan terkendali yang artinya Provinsi Gorontalo berada pada zona hijau, kondusif  sekalipun terdapat riak-riak yang menghiasi proses pelaksanaan pemilukada dengan di DKPP-kannya Anggota Panwas Kabupaten Gorontalo namun di rehabilitasi kembali sesuai dengan Putusan DKPP.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo di 3 Kabupaten, terdapat 77 kasus pelanggaran, yakni 23 kasus terproses melalui  rekomendasi panwas dan selebihnya sebanyak 53 kasus terproses namun hasilnya dihentikan karena tidak terpenuhinya bukti syarat formil dan materil serta laporan yang telah kadaluarsa. Sedangkan untuk jenis pelanggaran yang mendominasi pada hasil pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilukada adalah dugaan pelanggaran money politik. Selanjutnya ketua bawaslu juga menyampaikan bahwa Bawaslu Gorontalo telah mengukuhkan  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas mengelola informasi lembaga yang ada di Bawaslu Gorontalo yang juga Bawaslu telah membentuk Tim seleksi sebagai persiapan perekrutan Panwas Kab/Kota dalam menghadapi Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Boalemo dan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 yang sampai saat ini masih dipending karena menunggu petunjuk teknis dari Bawaslu RI. Beliau juga secara pribadi dan atas nama lembaga menyampaikan permintaan maaf  yang sebesar-besarnya kepada seluruh Panwas di 3 Kabupaten karena belum  mampu mengayomi, yang dibuktikan dengan diberhentikannya 2 Komisioner Bawaslu Gorontalo (Hasyim M. Wantu, S.Ag.,M.PdI bersama Darwin Botutihe, SH.,MH) dan Kepala Sekertariat (Burhanudin Alpiah,SH) oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), namun tidak mengakibatkan kegiatan pengawasan ditingkat Kabupaten terganggu, dan berjanji akan akan berusaha lebih baik bersama Nanang Masaudi, S.Pd dan Drs.Arijadi sebagai Komisioner PAW serta Sapni Syahril, S.IP.,M.Si sebagai Kepala Sekertariat Bawaslu Provinsi Gorontalo yang baru.

Dalam arahannya Pimpinan Bawaslu RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh panwas Kabupaten yang telah membantu melaksanakan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pilkada tahun 2015. Selanjutnya dalam menghadapi penyelenggaraan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, Bawaslu belum bisa melakukan penertiban sesuai dengan Undang- undang pemilu terkait persoalan baliho yang saat ini sudah banyak tersebar karena belum memasuki tahapan penyelenggaraan karena masih menunggu regulasi yang saat ini dalam pembahasan oleh KPU dan Bawaslu bersama pihak terkait ditingkat pusat, akan tetapi  Bawaslu  bisa melakukan upaya- upaya pencegahan  dengan mengkonsultasikan hal tersebut  dengan  pihak terkait ditingkat daerah  sehingga dapat dilakukan penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menanggapi persoalan banyaknya kasus pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan pemilukada tahun 2015 adalah diyakini  faktor penyebabnya  diantaranya dalah lemahnya regulasi. Sehingga dalam hal ini diperlukan kepiawaian dari penyelenggara pemilu untuk bisa mengurai kendala-kendala yang terjadi, baik yang berasal dari pribadi pengawas, lembaga maupun yang berasal dari luar lembaga karena banyaknya kepentingan yang terdapat pada peserta pemilu yang merupakan anggota parpol maupun dari pemerintah.

Selanjutnya untuk persiapan penyelenggaraan pemilukada Gubernur dan Gakil Gubernur tahun 2107 Provinsi Gorontalo dan daerah lainnya akan diadakan seleksi  dengan penyempurnaan yang terkait dengan proses, sedangkan  untuk Gorontalo Tim Seleksinya dapat dibentuk oleh  Provinsi Gorontalo akan tetapi  terdapat seorang Timsel yang diakomodir dari Pusat, sehingga tidak diketahui apakah unsur yang berasal dari RI itu adalah Pimpinan Bawaslu, Pejabat struktural  ataukah dari tokoh professional.

Pelaksanaan kegiatan evaluasi pada hari kedua, adalah dengan pemberian materi dari Kepala Sekertariat yang membahas tentang melakukan evaluasi dalam segi pengelolaan administrasi. Yang artinya melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh tim sekertariat khususnya untuk pengelola keuangan dan pengelola kearsipan selama pelaksanaan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dari dasar hukum yang menjadi landasan kerja sekertariat Panwaslu yaitu Perbawaslu nomor 2 tahun 2013 yang berbicara tentang organisasi dan tata kerja yang terdapat di Panwas Kab/Kota. Menyikapi kelemahan- kelemahan yang terdapat dalam regulasi yang ada diharapkan tidak menjadikan sekertariat bersikap pesimis atau kecewa dengan kekurangan peraturan yang ada sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan, akan tetapi diharapkan mampu diberdayakan atau dikreasikan sehingga dapat memperkuat lembaga Bawaslu.

Kegiatan yang ditutup secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo ini, dirangkaikan dengan Ramah Tamah dan Penganugerahan kepada Panwaslu terbaik pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, dimana Bawaslu Provinsi Gorontalo mengapresiasi kinerja panwaslu di 3 kabupaten yang telah melaksanakan tugas pengawasan selama tahapan penyelenggaraan Pilkada berlangsung sampai pada proses pelantikan kepala daerah terpilih. Apresiasi tersebut diwujudkan dengan pemberian piagam penghargaan kepada masing- masing panwas  dengan kategori yang meliputi Panwas Terbaik Dalam Pengelolaan Dana Hibah (Kab.Bone Bolango), Terbaik Dalam Tahapan Pengawasan (Kab.Pohuwato), Terbaik dalam Proses Penanganan Pelanggaran (Kab. Gorontalo) dan Terbaik dalam Harmonisasi Kelembagaan (Kab. Bone Bolango), serta menobatkan Zubair S.Mooduto, SH.,MH sebagai pengawas pemilu terfavorit Bawaslu Provinsi Gorontalo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here